Gaji Upah Minimum Provinsi Yogyakarta

Gaji Upah Minimum Yogyakarta atau UMP di Tahun ini paling rendah s/d paling tinggi yaitu Rp. 2.000.000 – Rp. 4.500.000, selengkapnya simak pada link gajiupah.com.

Mungkin ada yang belum tahu atau dikarenakan tiap tahun peraturan Gubernur/Wali Kota/Bupati mengenai UMP ini terus berubah-ubah maka dari itu kami akan menjelaskan mengenai Gaji Upah Minimum Provinsi Yogyakarta dan Gaji UMP Yogyakarta yang ada di Indonesia.

Kami juga akan memberikan sedikit penjelasan bahwa Gaji upah minimum itu terbagi menjadi dua bagian diantaranya gaji Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK).

Indonesia dibagi menjadi 38 provinsi pada tingkat pertama, dengan setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Di antara 38 provinsi tersebut, terdapat sembilan daerah yang memiliki status kekhususan atau keistimewaan.

Provinsi Yogyakarta berada di wilayah geografis Pulau Jawa, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ibukota Provinsi Yogyakarta berpusat di pemerintahan Kota Yogyakarta, memiliki luas wilayah 3.185,80 km² dengan jumlah penduduk 3.882.288 pada tahun 2020.

Provinsi Yogyakarta terdapat 4 Kabupaten dan 1 Kota.

Setelah mengulas sedikit tentang Provinsi Yogyakarta sekarang kita akan menjelaskan ke menu utama yaitu Gaji Upah Minimum Provinsi Yogyakarta dan Gaji UMP Yogyakarta.

Apa itu Gaji UMP

Gaji UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi (Provincial Minimum Wage), itu adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi untuk setiap wilayah/provinsi di Indonesia.
Upah Minimum Provinsi (UMP) ini digunakan sebagai acuan dalam pemberian upah kepada pekerja di setiap provinsi, UMP ditentukan dari hasil musyawarah antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja yang berlaku di setiap provinsi di Indonesia.

Apa itu Gaji UMK

UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kota/Kabupaten (City/District Minimum Wage), Upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah kota atau kabupaten untuk wilayahnya.

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) ini digunakan sebagai acuan dalam pemberian upah kepada pekerja di wilayah kota atau kabupaten tersebut.

UMK ditentukan dari hasil musyawarah antara pemerintah kota/kabupaten, dunia usaha, dan serikat pekerja yang berlaku di wilayah kota atau kabupaten tersebut.

Dari informasi ini, Anda mungkin menggambarkan perbedaan gaji dan misi kota dasar.

Gaji pokok adalah kewajiban masyarakat. Sementara itu, UMK adalah norma kewajiban.

Meskipun di bidang bupati / walikota, angka tersebut telah ditentukan oleh gubernur. Namun, manajer provinsi ini harus memikirkan rekomendasi bupati / walikota dan komisi gaji lokal.

Ini ditulis untuk Pasal 47 (3) PP 78/2015.

Nah, perhitungannya sendiri melibatkan kebutuhan hidup yang layak, pertumbuhan ekonomi, produktivitas. Ini ditulis untuk Pasal 47 (4) PP 78/2015.

Apa itu Gaji UMR

Upah Minimum Regional (UMR) disingkat dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa UMR adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagai acuan pendapatan buruh di wilayahnya.

Namun, setelah peraturan diubah, sistem pengupahan UMR tidak lagi berlaku secara langsung.

UMP adalah upah minimum provinsi yang menggantikan UMR. Cakupan kawasan ini adalah semua wilayah di provinsi baik kota maupun kabupaten.

UMK adalah upah minimum minimum kota / kabupaten yang terdiri dari wilayah kota atau kabupaten tertentu. Tekadnya dipengaruhi oleh otonomi daerah dan UMP di mana kota / kabupaten itu.

Perbedaan Gaji Pokok dan Gaji UMP

Gaji Pokok adalah jumlah upah yang diterima oleh seorang karyawan dasar dari gaji yang diharapkan. Ini merupakan jumlah yang diterima oleh karyawan sebelum pengurangan atau pengurangan yang diterapkan, seperti pajak atau potongan lainnya. Gaji pokok juga sering disebut sebagai gaji dasar atau gaji karyawan.

Sementara itu, Gaji UMP adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah setempat untuk setiap provinsi di Indonesia. Ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan upah minimum yang harus diterima oleh karyawan di wilayah tersebut. Pemerintah setiap provinsi menetapkan Gaji UMP setiap tahunnya berdasarkan kondisi ekonomi dan tingkat inflasi di wilayah tersebut. Gaji UMP harus diterima oleh setiap karyawan di wilayah tersebut, tidak peduli jenis pekerjaannya.
Jadi, perbedaan gaji pokok dan gaji UMP adalah gaji pokok adalah gaji dasar yang diterima karyawan sementara UMP adalah acuan upah minimum yang harus diterima oleh karyawan di wilayah tertentu. Gaji Pokok bisa lebih besar dari UMP yang ditentukan oleh pemerintah.

Mekanisme Penetapan Upah Minimum

Mekanisme penetapan upah minimum di Indonesia diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut undang-undang tersebut, upah minimum ditetapkan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan serikat p Employers.

Langkah-langkah penetapan upah minimum adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah menyelenggarakan rapat tripartit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan upah minimum.
2. Dalam rapat tersebut, serikat pekerja dan serikat pengusaha akan memberikan masukan mengenai upah minimum yang diinginkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi upah.
3. Pemerintah akan menganalisis masukan yang diterima dan menentukan upah minimum yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.
4. Pemerintah akan mengeluarkan peraturan yang menetapkan upah minimum baru dan mengumumkannya kepada masyarakat.

Upah minimum ditentukan setiap tahun di setiap provinsi di Indonesia. Pemerintah provinsi dapat menyesuaikan upah minimum dengan inflasi, biaya hidup, dan kondisi ekonomi. Upah minimum juga dapat berbeda antara provinsi dan berbeda antara sektor industri.

Gaji Upah Minimum Yogyakarta atau UMP Yogyakarta 2024

Berikut adalah detail nominal gaji Upah Minimum Yogyakarta dan UMP Yogyakarta di tahun 2024:

Gubernur Yogyakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 1.840.951,53. ada kenaikan sebesar Rp 75.951,53 dibanding UMP 2021. telah ditegaskan kembali dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 561/6393/SJ perihal penetapan upah minimun tahun 2024.

• Berlaku di Desember 2022
• Upah minimum dengan efek dari 1 Januari 2022.
• Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2022.
• Jumlahnya dalam Rupiah indonesia (Rp).

Jam Kerja

Upah minimum di hitung dengan ketentuan 40 jam/minggu. Hal ini di dasarkan pada UU 13/2003 Pasal 77 ayat (2) yang menjelaskan sbb:

• 7 jam per hari and 40 jam perminggu untuk selama 6 hari kerja dalam 1 minggu atau,
• 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk selama 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Cara Menghitung Upah Minimum

Cara menghitung upah minimum di Indonesia ditentukan oleh pemerintah setempat melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan serikat pengusaha. Namun, ada beberapa faktor yang diperhitungkan dalam menentukan upah minimum, antara lain:

1. Biaya hidup: Pemerintah akan menganalisis biaya hidup rata-rata di wilayah tersebut untuk menentukan jumlah upah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang.
2. Inflasi: Pemerintah akan memperhitungkan tingkat inflasi di wilayah tersebut untuk menentukan jumlah upah minimum yang dibutuhkan agar tidak ketinggalan jaman.
3. Kondisi ekonomi: Pemerintah akan memperhitungkan kondisi ekonomi wilayah tersebut untuk menentukan jumlah upah minimum yang dapat diterima oleh pengusaha di wilayah tersebut.
4. Standar dan Kebutuhan hidup : Pemerintah akan memperhitungkan standar dan kebutuhan hidup yang diharapkan oleh masyarakat.
5. Kebijakan Upah Minimum Nasional (UMP) : Pemerintah akan mengacu pada UMP yang ditetapkan untuk setiap provinsi.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Nasional (UMP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah akan menentukan UMP dengan memperhitungkan inflasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Setelah faktor-faktor ini diperhitungkan, pemerintah akan menentukan jumlah upah minimum yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Upah minimum akan ditentukan setiap tahun, dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi sosial di wilayah tersebut.

Formula pengupahan yang baru ditetapkan pemerintah ialah UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi)).

Gaji UMP Tahun 2024

Bagi yang penasaran UMP di provinsi lainnya seluruh Indonesia cek dibawah ini:

1. UMP Aceh
2. UMP Sumatera Utara
3. UMP Sumatera Barat
4. UMP Sumatera Selatan
5. UMP Bengkulu
6. UMP Riau
7. UMP Kepulauan Riau
8. UMP Jambi
9. UMP Kepulauan Bangka Belitung
10. UMP Lampung
11. UMP DKI Jakarta
12. UMP Jawa Barat
13. UMP Jawa Tengah
14. UMP Jawa Timur
15. UMP Daerah Istimewa Yogyakarta
16. UMP Banten
17. UMP Bali
18. UMP Kalimantan Selatan
19. UMP Kalimantan Timur
20. UMP Kalimantan Barat
21. UMP Kalimantan Tengah
22. UMP Kalimantan Utara
23. UMP Sulawesi Selatan
24. UMP Sulawesi Utara
25. UMP Sulawesi Tengah
26. UMP Sulawesi Tenggara
27. UMP Sulawesi Barat
28. UMP Gorontalo
29. UMP Nusa Tenggara Barat
30. UMP Nusa Tenggara Timur
31. UMP Maluku Utara
32. UMP Maluku
33. UMP Papua
34. UMP Papua Barat

Gaji Upah Minimum Tahun 2021

Sebagai perbandingan, berikut daftar UMP tahun 2021:

Kesimpulan

Setelah penjelasan yang panjang lebar diatas semoga bisa menambah wawasan kita terhadap dunia gaji dan karyawan ini.

Data gaji upah minimum diatas akan kami update setiap tahunnya setelah ada pemberitahuan resmi dari pemerintah tentang pengubahan upah minimum.

UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan perubahan nama dari UMR Tingkat I (Upah Minimum Regional) yang ditetapkan oleh gubernur, sedangkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah standar upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten/kota. Meskipun dalam praktiknya tidak digunakan lagi, UMR masih sering digunakan dalam konteks UMP dan UMK.

Demikianlah penjelasan kami kali ini terkait Gaji Upah Minimum Provinsi Yogyakarta dan UMP Yogyakarta yang setiap tahunnya UMP ini akan dirubah sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia.